Ironis Sekali, Bupati Silih Berganti, Tapi Jalanan Tak Kunjung Diperbaiki, Terpaksa Warga Urunan

foto ilustrasi

KUNINGAN (OKE)-Sampai saat ini Infrastruktur yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya merata, terutama pada area jalan desa maupun kecamatan, akan tetapi bukan hanya area jalan yang berada di wilayah pinggir kabupaten kuningan saja, sama halnya dengan daerah - daerah lain yang berada di wilayah kuningan kota.

Kondisi jalan yang rusak berat seharusnya segera mendapatkan prioritas dari pemerintah, mengingat dampaknya yang sangat besar bagi masyarakat. Jalan desa ini menghubungkan berbagai titik penting, seperti sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan.

Sehingga perbaikannya sangat berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan aktivitas warga sehari-hari. Ketika jalan yang vital bagi perekonomian dan mobilitas warga dibiarkan rusak, maka secara tidak langsung pemerintah mengabaikan hak dasar warga atas infrastruktur yang layak.

Baru-baru ini makin ramai kembali sebagian golongan masyarakat yang merasa resah akan jalan yang tak kunjung di perbaiki, hingga akhirnya mereka ikut berkontribusi menyisihkan uangnya untuk melakukan perbaikan jalan. Hal ini tentu banyak menuai kritikan dari banyak kalangan masyarakat

Andika seorang Mahasiswa Fakultas Hukum mengatakan "Sangat di sayangkan, yang seharusnya masyarakat menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara, melalui uang - uang pajak yang mereka berikan tiap tahunnya dari berbagai jenis iuran pajak, tetapi malah mereka juga yang harus menyisihkan uang mereka kembali untuk perbaikan jalan"- ujarnya

Andika juga mempertanyakan peran stakeholder dan lembaga yang bertanggung jawab akan hal ini, "Warga yang harus berpatungan untuk memperbaiki jalan adalah cerminan nyata bahwa sistem pemerintahan yang seharusnya bekerja untuk mereka justru tidak hadir saat dibutuhkan, saya berharap kejadian seperti ini menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap.

kebutuhan infrastruktur masyarakat dan mengelola APBD dengan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai prioritas yang mendesak " -, ujarnya

Munculnya inisiatif warga untuk memperbaiki jalan dengan dana pribadi juga mencerminkan adanya masalah dalam tata kelola anggaran daerah. APBD seharusnya dialokasikan dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan publik, terutama infrastruktur yang mendasar. Ketika masyarakat merasa harus turun tangan karena tidak ada dukungan dari pemerintah, ini menunjukkan ada yang tidak berjalan sesuai harapan.(rdk)

Penulis : Andika Ramadhan, Mahasiswa