KPU Kuningan Tidak Mau Sebut Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan 3 Bapaslon

KUNINGAN (OKE)- KPU Kuningan pada Kamis (5/9/2024) pukul 14.00 WIB mengumumkan hasil Rikkes (Pemeriksaan Kesehatan) dan Vermin (Verifikasi Administrasi) tiga Bapaslon Kepala Daerah Kabupaten Kuningan. Adapun hasilnya adalah semua calon memenuhi syarat atau pendek kata bersih dari narkoba.

Seperti diketahui tiga bapaslon yang mengikuti tes adalah Dian-Tuti, Yanuar-Udin serta Ridho-Kamdan. Mereka selama dua hari (30 Agustus dan 1 September 2024) mengikut pemeriksaan kesehatan di RSHS Kota Bandung.

"Dari hasil kesehatan yang dilakukan selama dua hari di RSHS Kota Bandung, semuanya memenuhi syarat atau sehat," ujar Kepala Divisi Parmas SDM KPU Kuningan Aop Ahmad Musyafa yang didampingi Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Yulianawati serta Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan Aan Nasrudin di aula KPU Kuningan.

Meski secara kesehatan memenuhi syarat, namun ada salah satu yang hingga saat ini belum dipenuhi oleh 3 Bapaslon yakni belum ada keterangan resmi dari KPK terkait penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Tiga bapaslon sendiri kepada KPU mengaku sudah menyetor laporan tinggal menunggu hasil dari KPK. Selain itu juga, masih menunggu surat keterangan dari Pengadilan Niaga terkait status kepailitan yang belum diserahkan.

"Kami masih beri waktu hingga tanggal 8 September, Tapi bila belum dilengkapi hingga batas waktu, maka mereka bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat," jelas Yuli yang optimis semua persyaratan bisa dilengkapi oleh para calon.

Pada kesempatan itu, Yuli menerangkan alasan tidak dilakukan pemeriksaan di RSUD 45 Kuningan karena ada salah satu alat yang tidak dimiliki di rumah sakit tersebut. Alat tersebut adalah MRI..

"Itu alasannya. Apabila alatnya ada di Kuningan tentu ada pemasukan PAD ke APBD Kuningan," tambahnya.

Sekadar informasi, sebelumnya Ketua Asep KPU Kuningan Asep Budi Hartono menyebutkan, biaya untuk Pilkada 2024 yang mencakup pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan serta juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mencapai Rp72,5 miliar.

Menurut Asep, dana itu bersumber dari Pemprov Jabar dan Pemkab Kuningan. Dari Pemkab Kuningan sebesar Rp33,5 miliar. Sedangkan dari provinsi adalah Rp39 miliar.

"Dibanding dengan alokasi dana tahun 2018 memang mengalami kenaikan karena waktu dulu sekitar Rp20 miliar. Tapi jangan salah alokasi dana naik karena dibarengi dengan naiknya honorarium badan Adhoc Pikada," ujar Asep, Selasa (26/8/2024) kepada wartawan jelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.

Diterangkan, besaran dana dari pemkab habis digunakan untuk honorarium yang naik tiga kali lipat, dimana sebelumnya Rp300 ribu kini menjadi Rp900 ribu. Jumlah TPS di Kuningan sendiri ada 1.927.

"Untuk honor saja bisa mencapai Rp14 miliar. Belum juga ATK dari mulai PPK hingga PPS," ucapnya.

Mengenai proses pencarian dana dari Pemkab kata Asep sudah kelar semuanya, dimana dibagi dua termin pencarian. Untuk yang pertama pada tahun 2023 sebesar 40 persen dan sisanya di tahun 2024.

Mengenai dana santunan untuk petugas penyelenggara Pilkada adalah Rp36 juta dan karena mereka sudah bekerja sejak Juni 2023, santunan tersebut sudah pernah diberikan kepada dua orang penyelenggara yang meninggal belum lama ini.

Asep tidak menampik biaya yang dikeluarkan sangat besar, karena salah satu faktornya adalah honorarium naik dari semula Rp300 ribu menjadi Rp900 ribu. Andai hanya mengandalkan satu sumber tentu akan repot sehingga dana hibah dari dua sumber.(rdk)