KPU Kuningan Sebut Biaya Pilkada 2024 Rp72,5 Miliar, Sumbernya Dari Pemprov dan Pemkab

KUNINGAN (OKE)- Ketua Asep KPU Kuningan Asep Budi Hartono menyebutkan, biaya untuk Pilkada 2024 yang mencakup pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan serta juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mencapai Rp72,5 miliar.

Menurut Asep, dana itu bersumber dari Pemprov Jabar dan Pemkab Kuningan. Dari Pemkab Kuningan sebesar Rp33,5 miliar. Sedangkan dari provinsi adalah Rp39 miliar.

"Dibanding dengan alokasi dana tahun 2018 memang mengalami kenaikan karena waktu dulu sekitar Rp20 miliar. Tapi jangan salah alokasi dana naik karena dibarengi dengan naiknya honorarium petugas Adhoc Pikada," ujar Asep, Selasa (26/8/2024) kepada wartawan jelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.

Diterangkan, besaran dana dari pemkab habis digunakan untuk honorarium yang naik tiga kali lipat, dimana sebelumnya Rp300 ribu kini menjadi Rp900 ribu. Jumlah TPS di Kuningan sendiri ada 1.927.

"Untuk honor saja bisa mencapai Rp14 miliar. Belum juga ATK dari mulai PPK hingga PPS," ucapnya.

Mengenai proses pencarian dana dari Pemkab kata Asep sudah kelar semuanya, dimana dibagi dua termin pencarian. Untuk yang pertama pada tahun 2023 sebesar 40 persen dan sisanya di tahun 2024.

Mengenai dana santunan untuk petugas penyelenggara Pilkada adalah Rp36 juta dan karena mereka sudah bekerja sejak Juni 2023, santunan tersebut sudah pernah diberikan kepada dua orang penyelenggara yang meninggal belum lama ini.

Asep tidak menampik biaya yang dikeluarkan sangat besar, karena salah satu faktornya adalah honorarium naik dari semula Rp300 ribu menjadi Rp900 ribu. Andai hanya mengandalkan satu sumber tentu akan repot sehingga dana hibah dari dua sumber.(rdk)