KUNINGAN (OKE)- Setelah sulit memberikan jawaban kepada wartawan terkait dugaan kecurangan seleksi Anggota PPK Pilkada serentak 2024, akhirnya Ketua KPU Kuningan Asep Budi Hartono angkat bicara.
Ditemui wartawan usai pelantikan dan Pengucapan Janji Penyelenggara Adhoc untuk Penyelangaraan Pilkada serentak di Hotel Horison Tirta Sanita, Kamis (16/5/2024), Asep menjelaskan, tidak ada transaksi dan titipan dari organisasi pada perekutan anggota PPK.
"Kalau untuk kaitan titipan dan transaksional silahkan ke cek ke bawah ke teman-teman PPK. Insya Allah saya garansi, kami KPU Kuningan menertibkan hal-hal seperti itu," ujar pria yang kerap dipanggil Abuhar itu.
Mengenai 12 mantan Ketua PPK yang tidak lolos, menurutnya, tidak hanya mereka yang tidak lolos tapi juga teknis dan bagian SDM pun sama.Pihaknya melihatnya banyak figur dari 12 yang sama-sama tidak lolos.
"Kan namanya juga kolektif koligial, maka jumlah komposisi masing-masing ada perubahan," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Usia diumumkan oleh pihak KPU Kuningan hasil seleksi Anggota PPK untuk Pilgub Jabar dann Pilbup Kuningan 2024 pada Selasa (14/5/2024), ternyata banyak kecewa dari hasi pengumuman tersebut.
Seperti halnya pada seleksi sebelumnya, pada seleksi PPK tahun ini diduga banyak kecurangan yang dilakukan. Hal ini membuat pihak yang dirugikan bersuara. Mereka menuduh selain faktor koneksi, juga tidak ada pertimbangan lain untuk para incumbent yang mengikuti tes.
Nunung Khasanah mantan Ketua PPK Cigugur bersuara. Menurutnya menyikapi hasil badan adhoc Pilkada 2024 ada beberapa faktor yang disoroti yakni nilai CAT tertinggi bukan patokan lolos dan hal ini terbukti dari banyaknya peserta yang mengeluhkan.
"Wawancara lancar dan terjawab pun bukan jadi patokan, karena memang tidak ada patokan nilainya untuk wawancara. Evaluasi kinerja pun diabaikan," tandas Nunung yang juga Ketua PWI Kuningan itu, Rabu (16/5/2024).
Ia menyebutkan, justru yang lolos karena like and dislike, gerbong organisasi mahasiswa (HMI, PMII, GMNI). Lalu, ada. isu barter antara PPK dengan Panwas yang menjadi pressur (tekanan) untuk bisa lolos diantara keduanya.
Diterangkan, pengabdian beberapa incumbent dalam Pemilu kemarin tidak jadi patokan, terutama ketua. Ada sekitar 12 Ketua PPK yang tumbang, padahal pengabdian mereka dalam menjaga kondusifitas baik secara internal maupun eksternal/dengan berbagai pihak terutama dengan para unsur Forkopimcam.
Mereka berkejra mengawal tahapan demi tahapan yang cukup menguras energi, mengawal pleno dengan berbagai dinamikanya, sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan KPU Kuningan.
"Sebelumnya juga ada pertimbangan. Malah terlihat beberapa badan adhoc yang saat Pemilu 2019 mendapat isu santer permasalahan bisa lolos kembali," ujarnya.
Sementara itu,bukan hanya Nunung, tapi juga Irsad menyoroti hal ini. Aktivis mahasiswa yang rajin bersua membela kebenaran itu mengungkapkan temuan baru yakni ada peserta yang diloloskan masuk ke 10 besar oleh pihak KPU Kuningan. Padahal, peserta itu tidak mengikuti tahapan wawancara.
"Sungguh ironi, sebuah tindakan yang menodai proses tahapan yang diterapkan sedemikian rupa seakan hancur lebur karena ulah dan tingkah polah komisioner KPU yang acuh terhadap ketetapan dan aturan yang berlaku," jelasnya.
Apakah memang semudah itu untuk merubah aturan? Menyepelekan asas yang kata nya Jurdil dan Luber ? Menurtunya, Ketua KPU Kabupaten Kuningan dan seluruh jajarannya telah mengkhianati kepercayaan publik.
Lebih lanjut dikatakan, masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan, justru disuguhi dengan pemandangan yang hina ini. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik KPU Kabupaten Kuningan, tetapi juga mengancam kredibilitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.
"Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, dalam hal ini kami mendesak DKPP untuk menyelidiki kasus ini," tandasnya.
Masih kata Irsad, Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono harus memberikan penjelasan yang memadai mengenai hasil dari tahapan seleksi tersebut yang seolah adanya tendensi terhadap peserta seleksi PPK tertentu.
"Apakah ini semata demi meloloskan hasrat birahi sebuah kepentingan politik ? Tanpa penjelasan yang jelas dan bukti yang kuat, publik akan terus dibayangi oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap integritas KPU. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama," sebutnya.
Tidak cukup hanya dengan penyelidikan internal, Ketua KPU Kabupaten Kuningan harus segera diberhentikan dari jabatannya untuk memastikan proses investigasi berjalan tanpa hambatan.
"Segeralah mawas diri para pelacur demokrasi! Jangan malah tunggang langgang dan menganggap semua nya baik baik saja, sedangkan fakta di lapangan banyak bermunculan keanehan-keanehan yang menggambarkan seleksi hanya jadi formalitas belaka, bahkan parahnya lagi beredar daftar hadir pertemuan calon PPK satu hari sebelum pengunmuman yang ternyata isi nama nama dari daftar hadir tersebut semuanya masuk sebagai PPK terpilih, " sungguh ironis ujar Irsad lagi.
Sementara itu, Asep warga Kuningan yang mengamati masalah ini menyampaikan, saudaranya gagal lolos akibat dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia. Sebab, secara kinerja bagus.
"Betul, Ada yang ngga ikut tes wawancara tiba-tiba masuk 10 besar. Seharusnya gugur. Walaupun rangking 9 atau 10. Kenapa tidak ngambil dari yang lain yang ikut tes wawancara. Rekrutmen kali ini betul-betul atas suka dan tidak suka.," ucapnya.
(rdk)
Posting Komentar untuk "Ketua KPU Kuningan Jawab Dugaan Kecurangan Seleksi Anggota PPK Pilkada 2024"