Pada aksi kali ini aksi warga mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan. Hal ini terbukti dengan hadirnya, Camat Cilimus, Asda 1 Setda Kuningan hingga Ketua DPRD Kuningan. Sedangkan pihak kepolisian pun ikut mengawal aksi warga.
Berikut pernyataan dari berbagai pihak pasca pertemuan Jumat malam itu. Warga sendiri keukeuh menolak rencana pembangunan hotel karena akan banyak dampak negatifnya.
"Warga hadir untuk menolak rencana pembangunan hotel. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat secara totalitas memperjuangan aspirasi. Kami juga sebagai Ketua BPD mendukung dan menolak pemindahan sarana pendidikan," ujar Ketua BPD Linggajati Sarimin.
Dikatakan, penolakan dasarnya dari aspirasi masyarakat, pihaknya memohon dengan adanya musyawarah ini jangan ada kegaduhan jaga kondusifitas Desa Linggajati apalagi di bulan Ramadhan.
"Jaga kerukunan kita selesaikan dengan kepala dingin mudah mudahan aspirasi warga untuk menolak rencana pembangunan hotel dapat terwujud," tambahnya.
Sementara itu dalam kesempatan musyawarah itu, warga dari Dusun 4 ikut menyampaikan penolakan langsung dihadapan pemangku kebijakan di Kabupaten Kuningan. Penolakan warga merupakan harga mati.
"Kami selaku warga mempertanyakan apa yang menjadi alasan pemerintah desa tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa ke masyarakat. Untuk itu kami sangat prihatin tidak adanya ketegasan dari kepala desa dan perangkat sehingga menjadi tidak kondusif. Terkait rencana pembangunan hotel, Sekali lagi kami meminta ketegasan dsri pemerintah desa untuk menolak dengan tegas rencana pembangunan hotel di wilayah Desa Linggajati," teriak perwakilan warga.
Ditempat yang sama, Kades Linggajati Unang Unarsah mengaku, pihaknya sebelumnya sudah bermusyawarah dengan semua masyarakat dengan menampung aspirasi warga.
"Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan kami pun punya atasan yaitu bupati. Kami tetap berkordinasi dan melaporkan permasalahan tersebu apa yang menjadi persoalan di Desa Linggarjati terkait rencana pembangunan hotel," tandasnya.
Diterangkan, Pemdes tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah bahwa pihaknya tetap berada di tengah-tengah masyarakat untuk menolak rencana pembangunan hotel. Terkait izin pembangunan hotel itu sudah menjadi ranah pemerintah daerah.
"Tentu untuk melakukan tahapan dan kajian kajian apakah layak atau tidaknya wilayah Desa Lingggajati untuk di bangun hotel," tambahnya.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Toni Kusmanto mengatakan, tugas pemerintah daerah memberikan layanan kepada masyarakat yang akan berinvestasi tentunya dengan tahapan. Tahapan dengan menerima usulan, investor, kajian-kajian dan teknisnya seperti apa baru mengeluarkan rekomendasi.
"Secara teknis kami sudah mengeluarkan rekomendasi izin tetapi apakah wilayah Linggajati layak atau tidak untuk pembangunan hotel dan juga kami harus menampung aspirasi dari masyarakat sebagian kajian untuk pemerintah daerah," ujar mantan Kabag Tapem Setda Kuningan.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE yang ikut hadir dalam musyawarah mengatakan, Linggajati mempunyai sejarah warisan budaya dunia yaitu Perundingan Linggarjati. Berkaitan dengan ini warga desa banyak yang hadir, membangun pembangunan apapun tetap kedaulatan ada di tangan rakyat.
"Kami tetap ada di belakang rakyat. Kami tetap menghargai aspirasi rakyat. Sebelum apa yang kita lakukan seharusnya sosialisasikan masyarakat akan mendukung apabila untuk kemaslahatan masyarakat dan saya yakin masyarakat akan mendukung," jelasnya.
Datangi tokoh masyarakat ajak bicara baik baik, jangan tiba-tiba mau membangun pastinya masyarakat akan marah. Pihaknya berharap dengan simpang siurnya informasi sehingga masyarakat menjadi tersulut.
Camat Cilimus Cece Hendra Kristianto ikut mengomentari. Menurutnya, permasalahan ini sudah sampai ke Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), tetapi hanya surat rekomendasi. Hal itu bukan izin.
"Kami pun memahami kemauan dari warga dan kami minta buatkan berita acara secara tertulis tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan," tandasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Polres Kuningan Bambang Poernomo menyampaikan, mewakili Kapolres Kuningan dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, Desa Linggarjati yang paling kondusif.
"Namanya pembangunan hotel itu ada SOP-nya, jadi tidak semudah itu semua itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Kami berharap kita saling menghargai jaga kerukunan sehingga wilayah Desa Linggajati kondusif," ucapnya.(rdk)
Posting Komentar untuk "Warga Linggajati Demo Lagi, Camat Cilimus Sebut FPRD Berikan Rekomendasi Bukan Izin , Ketua DPRD: Seharusnya Sosialisasi Dulu"