Bawaslu Jabar ke Kuningan, Lakukan Supervisi dan Monitoring Daftar Pemilih Berkelanjutan

KUNINGAN (OKE)- Bawaslu Kuningan pada Rabu (20/4/2022) menerima kunjungan dari Bawaslu Jabar. Kunjungan mereka bagian dari supervisi dan monitoring Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan ST mengatakan, supervisi dan monitoring Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) adalah untuk melakukan pemetaan terhadap kerja pengawasan terkait DPB yang dilaksanaka secara ruit oleh KPU Kuningan.

"Kami datang juga untuk mengecek kesiapan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai bulan Juni tahun 2022," ujarnya lagi.

Diterangkan, seperti diketahui bersama semua pihak sepakat pelaksanaan Pemilu akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk itu ia meminta baik di pusat maupun di daerah untuk bersiap melakukan kerja-kerja pengawasan, baik itu metode dan strategi yang akan dilaksanakan.

Terutama lanjut dia, yang terdekat adalah tahapan yang dilakukan di tahun 2022 yakni pendaftaran dan verifikasi partai politik khussunya partai yang tidak lolos perlementary thershoid di Pemilu 2019.

Kemudian, rekrutmen pengawas ad hoc tingkat kecamatan dan desa sebagaimana tanggung jawabnya sebagai pemilu . Selain itu juga tugas mengawal pesta demokrasi yang bisa memastikan right to vote dan mengawal juga terhadap right to candidate.

"Untuk itu salah satu cara untuk memastikan right to vote adalah dengan menghadirkan daftar pemilih yang baik," tandasnya.

Hal ini demi melindungi hak pemilih masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan.

Kemudian, dalam melanjutkan pengawalan terhadap right to candidate adalah untuk memastikan agar adanya kecurangan Pemilu atau pelanggaran Pemilu yang bisa terjadi.

Maka dari itu kata dia, sudah sepatutnya sebagai lembaga negara yang memiliki pengawasan Pemilu, sudah sepatutnya apabila seluruh personalia yang ada di dalamnya harus kembali bersandar pada tujuan lembaga, begitu juga dengan Bawaslu Kuningan.

"Dan terakhir Bawaslu harus memberikan pelayanan publik yang bisa mencerminkan kelembagaan sebagaimana yang seharusnya. Hal ini penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang bisa diberikan terhadap masyarakat," pungkasnya.(dhn/rdk)